Ketidakpastian BBM Bersubsidi

Keputusan pemerintah soal nasib harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sepertinya belum akan jelas, setelah sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan informasi opsi BBM bersubsidi hari ini.

Satu hal yang harusnya difahami dan diyakini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah; setiap keputusan terkait kepentingan negara tidak selamanya akan diterima dengan baik oleh rakyat. Karenanya, sebaik apapun konsep yang digagas, akan sangat mungkin menimbulkan efek bagi khalayak luas.

Demikian maka, hal yang harus dipertimbangkan adalah, sejauh mana kebijakan atau ketetapan atau kebutusan itu memberi kemaslahatan bagi Negara dalam waktu ke depannya. Seringkali, orang mengharapkan berjalan paralelnya antara keinginan rakyat dengan kepentingan Negara. Akan tetapi kadangkala, hal itu tidak mungkin sejalan beriring terus. Adakalanya, kepentingan Negara berbenturan dengan keinginan rakyat.

Pada kondisi ini maka hal yang harus dikedepankan adalah kepentingan Negara dan buka kepentingan orang perorang, kendati itu mengatasnamakan rakyat. Sebaik apapun keputusan yang ditetapkan, lazimnya ada orang yang diuntungkan dan ada pula orang yang tidak diuntungkan.

Pada satu contoh, bagi pedagang kakilima, berjualan yang paling nyaman adalah tepat dipinggir jalan, di atas trotoar, tempat orang berlalu lalang, dan tidak perlu menyewa took atau kios. Lokasi seperti itu jelas sangat favorit dan merupakan keinginan bagi pedagang.

Namun bagi Negara, proses berjualan seperti itu tentu tidak benar. Negara berkepentigan mengatur agar ketertiban tetap terjaga, dan trotoar maupun jalan tetap digunakan sesuai peruntukkannya, serta kemaslahatan publik yang lebih besar. Jelaslah di sini, ada perbedaan antara keinginan rakyat pedagang dengan kepentingan Negara.

Dalam persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak saat ini, tentu banyak anggota masyarakat menghendaki agar harganya tidak dinaikkan, sebab itu akan dirasa memberatkan bagi mereka. Dalam konteks ini, sangat wajar bila Pemeritahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menimang-nimang berbagai opsi yang akan diputuskan.

Namun, Presiden juga harus menjelaskan bahwa keinginan sebagian anggota masyarakat tersebut, tidak sejalan dengan kepentingan Negara. Ada kepentingan yang lebih besar, sehingga harga BBM dinaikkan. Sayangnya, pemerintah tidak menjelaskan masalah tersebut secara tuntas kepada khalayak. Bahkan kondisi yang disampaikan kepada publik pun terkesan tidak komprehensif.

Satu pejabat, yakni menteri Eenergi dan Sumberdaya Mineral Jero Wacik menyebut hari ini direncanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan opsi pengurangan subsidi BBM di hadapan peserta MusrenbangNas. Sementara pejabat lainnya, yakni Jurubicara Presiden Julian Aldrin Pasha, membantah, bila hal itu akan dilakukan hari ini oleh Presiden SBY.

Akibatnya, publik dibuat bingung dan bertanya-tanya soal keputusan tersebut. Belum lagi opsi yang akan disampaikan kepada publik, sering berbeda-beda. Sepertinya, baru sebatas pemikiran di otak, sudah disampaikan kepada meda massa. Dan hal itu dilakukan oleh banyak pejabat.

Kondisi ini jelas tidak memberi manfaat bagi rakyat. Bahayanya, bila Presiden SBY selalu bimbang, maka masyarakat pun akhirnya mengalami ketidakpastian. Situasi ketidakpastian, kadang sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang ingin menciptakan instabilitas. Ini yang lebih berbahaya.

sumber : http://rri.co.id/index.php/editorial/115